07.44.00
Burhan Ali
Mohammed VI adalah raja ketiga Maroko sejak negara yang berbentuk kerajaan ini memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1956, dan merupakan raja ke dua puluh tiga dari silsilah raja dinasti 'Alaouiyine (baca: alawiyin) dengan mengenakan gelar Yang Mulia Raja Mohammed VI, Amirul Mukminin, semoga Allah memberinya kemenangan ((صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمينين نصره الله.
Raja Mohammed VI naik tahta menggantikan ayahnya Raja Hassan II yang meninggal pada tahun 1999. Nama panjangnya adalah Mohammed ibn Al-Hassan at-tsani ibn Mohammed al-Khamis ibn Youssef ibn Al-Hassan sampai ke Moulay 'Ali as-Syarif pendiri dinasti Alaouiyah.
Mohammed ibn al-Hasssan lahir pada 21 Agustus 1963, putra Raja Hassan II dan Lalla Latifa Hammou, keturunan keluarga Berber.
Pendidikan
Setelah hari kelahirannya, dia diangkat menjadi pewaris dan putra mahkota. Ayahnya, Raja Hassan II, tertarik untuk memberinya pendidikan agama dan politik sejak usia dini. Pada usia empat tahun, ia mulai mengikuti sekolah Al-Quran yang diadakan di Istana Kerajaan, dan menerima pendidikan agama secara tradisional dengan mengundang sejumlah Ulama terkemuka Maroko ke Istana.
Setelah mengikuti pendidikan dasar dan menengah pada Royal College, dan ia menerima Baccalaureate (setingkat sekolah menengah atas) di tahun 1981, pada tahun 1985 Mohammed VI mendapatkan gelar Sarjana di bidang hukum di Departemen Hukum dari Universitas Mohammed V di Agdal, Rabat. Dengan penelitiannya yang berjudul "Uni Arab-Afrika dan Strategi Kerajaan Maroko dalam urusan Hubungan Internasional". Pada tahun yang sama, tahun 1985 ia diangkat menjadi Presiden Olimpiade Pan Arab, dan menjadi Koordinator Kantor dan Layanan Angkatan Bersenjata Kerajaan sampai tahun 1994.
Pada tahun 1987 ia memperoleh Certificat d'Etudes Supérieures (CES) dalam ilmu politik dan pada bulan Juli 1988 ia memperoleh Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) dalam hukum publik.
Pada November 1988 ia dilatih di Brussels dengan Jacques Delors, Presiden Komisi Eropa. Dia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum (PhD) pada 29 Oktober 1993 dari University of Nice Sophia Antipolis, Prancis untuk tesisnya tentang " Hubungan EEC - Maroko".
Muhammad VI dipromosikan menjadi Mayor Jenderal pada tanggal 12 Juli 1994, ditahun yang sama ia menjadi Presiden Dewan Tinggi Kebudayaan dan Komandan Angkatan Darat Kerajaan Maroko sampai tahun 1999.
Pada tahun 1999, ia menggantikan ayahnya yang wafat pada tanggal 23 Juli, dan bertahta di Rabat pada tanggal 30 Juli. Sekali setahun, pada tanggal 30 Juli, rakyat Maroko memperingatinya sebagai hari Kenaikan Tahta Raja Muhammad VI , yang merangkap sebagai hari libur nasional.
Dia menerima gelar kehormatan (doctor honoris causa) dari George Washington University pada tanggal 22 Juni 2000 untuk promosi demokrasi di Maroko.
Kekayaan
Sampai baru-baru ini raja dan keluarganya yang mempunyai saham di Grup ONA, sebuah perusahaan induk yangn memiliki anak cabang perusahaan yang beragam (pertambangan, pengolahan makanan, layanan ritel dan keuangan, dll). Kekayaan Raja Mohammed VI diperkirakan oleh majalah Forbes bernilai $ 2 miliar dan Keluarga Kerajaan Maroko memiliki salah satu kekayaan terbesar di dunia. Anggaran operasional harian istananya seperti dilaporkan oleh Forbes mencapai $ 960.000.
Keluarga
Muhammad VI memiliki satu kakak perempuan, Putri Lalla Meryem, dan tiga adik yaitu Pangeran Moulay Rachid, Putri Lalla Asma, dan Putri Lalla Hasna.
Pada tanggal 21 Maret 2002 di Rabat, ia menikahi Salma Bennani (sekarang HRH Putri Lalla Salma) di Rabat, dan ia diberi gelar pribadi Putri Yang Mulia dari pernikahannya. Mereka memiliki dua anak, Putra Mahkota Moulay Hassan, yang lahir pada tanggal 8 Mei 2003, dan Putri Lalla Khadijah, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2007.
Sosial reformasi
Tak lama setelah ia naik takhta, ia berbicara kepada bangsanya melalui televisi, menjanjikan untuk memberantas kemiskinan dan korupsi, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan hak asasi manusia Maroko.
Kebijakan Muhammad VI umumnya ditentang oleh kaum konservatif Islam, dan beberapa reformasi telah membuat marah kaum fundamentalis. Dia juga menciptakan undang-undang keluarga baru atau Mudawana Al Usra, yang memberi kekuasaan lebih banyak bagi perempuan yang mulai diberlakukan pada Februari, 2004.
Muhammad VI juga menciptakan yang disebut Instance Equité et Rekonsiliasi (IER), komisi yang seharusnya untuk meniliti pelanggaran hak asasi manusia di bawah kekuasaan ayahnya Raja Hassan II. Namun komisi itu tidak diizinkan untuk melaporkan tentang pelanggaran hak asasi manusia sampai 1999, ketika Muhammad bertahta. Langkah ini disambut oleh banyak sebagai langkah menuju demokrasi, tetapi juga dikritik karena laporan pelanggaran hak asasi manusia tidak bisa dilaporkan para pelaku pelanggaran HAM. Menurut organisasi hak asasi manusia, di Maroko masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi.
Pada 2011, sebagian rakyat Maroko mengadakan protes dan melakuakn demonstrasi di beberapa kota besar di Maroko yang lebih dikenal dengan Gerakan 20 Februari. Hal ini terjadi karena termotivasi oleh korupsi dan ketidakpuasan umum terhadap politisi pada umumnya dan oleh keinginan kondisi kehidupan yang lebih termotivasi oleh krisis ekonomi.
Raja telah menjawab pengunjuk rasa dengan janji reformasi lebih lanjut. Dalam pidato yang disampaikan pada 9 Maret 2011 Raja berkata bahwa parlemen akan menerima "kekuatan baru yang memungkinkan untuk perwakilannya di legislatif, dan komisi peraturan". Selain kekuasaan kehakiman yang diberikan kemerdekaan dari Raja, dan raja juga mengumumkan bahwa ia telah membentuk sebuah komite ahli sarjana hukum untuk menghasilkan rancangan konstitusi pada bulan Juni.
Pada tanggal 1 Juli pemilih menyetujui serangkaian reformasi politik yang diusulkan Raja. Reformasi terdiri dari sebagai berikut:
1. Bahasa Amazigh adalah bahasa resmi negara bersama dengan bahasa Arab.
2. Negara mempertahankan dan melindungi bahasa dan semua komponen linguistik budaya Maroko sebagai warisan bangsa.
3. Raja memiliki kewajiban untuk menunjuk seorang perdana menteri dari partai yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen.
4. Raja tidak lagi "suci/sakral" tetapi "integritas pribadi-Nya" bisa "diganggu gugat"
5. Posisi administrasi dan diplomatik tingkat tinggi (termasuk duta besar, CEO BUMN, gubernur provinsi dan daerah), sekarang ditunjuk oleh perdana menteri dan dewan menteri yang dipimpin oleh raja, sebelumnya keduanya secara eksklusif memegang kekuasaan ini.
6. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan presiden dewan pemerintahan, ia memiliki kekuatan untuk membubarkan parlemen.
7. Perdana menteri akan memimpin dewan Pemerintah, yang mempersiapkan kebijakan umum negara. Sebelumnya raja yang memegang posisi ini.
8. Parlemen memiliki kekuatan pemberian amnesti. Sebelumnya ini secara eksklusif dipegang oleh raja.
9. Sistem peradilan yang independen dari cabang legislatif dan eksekutif, raja sendiri yang menjamin hal ini.
10 Perempuan dijamin kesetaraannya dengan laki-laki dari segi "sipil dan sosial". Sebelumnya, hanya "politik" yang dijamin kesetaraannya, meskipun konstitusi 1996 memberikan semua kesetaraan warga negara dalam hal hak dan hukum.
11 Raja akan mempertahankan kontrol penuh dari angkatan bersenjata, kebijakan luar negeri dan peradilan; wewenang untuk memilih dan menolak perdana menteri dan dia akan mempertahankan kontrol hal yang berkaitan dengan agama.
12 Semua warga negara memiliki kebebasan: pikiran, ide, ekspresi seni dan penciptaan. Sebelumnya hanya kebebasan berbicara dan kebebasan berorganisasi dan asosiasi yang dijamin.
Referensi :
Posted in: 
0 komentar:
Posting Komentar
terima kasih sudah meninggalkan tilasan disini.